KA Cepat Bandung-Jakarta

Shinkansen , Shanghai Maglev Train

Jepang dan China di Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Potret Buram Birokrasi Indonesia) “Saya pernah bekerja sebagai “ob” di perusahaan Jepang :d.. jika membaca berita di bawah ini, sungguh terlalu memang.. *speechless“

Dalam beberapa pekan ini Semua Stasiun TV Jepang semuanya membahas kekecewaan pemerintahannya terhadap Kebijakan Jokowi yang membatalkan secara sepihak proyek Kereta Api cepat, setelah mengeluarkan biaya besar untuk riset pengadaan Kereta Api cepat Jakarta – Bandung yang jumlahnya mencapai USD 15 juta (203 Miliar – konversi https://www.mataf.net/id/currency/converter-USD-IDR). Pemerintah Jepang kecewa Indonesia memberikan proyek itu ke Cina, sedangkan Cina belum memberikan riset apapun. Perlu diketahui pula, kereta api listrik yang menjadi urat nadi transportasi jakarta saat ini sebagian besar merupakan hibah dari Jepang.

 Tender proyek kereta cepat Jakarta - Bandung akhirnya diputuskan Indonesia akan bekerjasama dengan China. Pemerintah tidak mengumumkannya secara resmi kepada publik, tapi berita mengejutkan itu datang dari pernyataan pemerintah Jepang beberapa hari lalu.

Adalah Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Yoshihide Suga pada 29 September lalu, menyampaikan kekecewaannya di depan media setempat, atas penolakan pemerintah Indonesia terhadap proposal proyek itu, yang disodorkan pemerintah Jepang.

Dilansir dari Shanghaiist, Suga mengatakan Jepang sudah menawarkan proporsal terbaik. Apalagi, pra studi kelayakan proyek ini sudah dilakukan bersama pemerintah Indonesia sejak rezim kepemimpinan lalu, dimulai pada awal 2014.

Dengan hasil riset yang dilakukan pemerintah Jepang, namun hasil riset ini dimanfaatkan oleh Jokowi untuk ditawarkan ke Cina dan membatalkan proyek tersebut kepada Jepang Biaya yang ditawarkan oleh Cina lebih murah daripada yang ditawarkan Jepang. Hal ini alasannya mengapa Jokowi pilih Cina garap kereta cepat dari pada Jepang.

Disamping KA Cepat, Pembangunan Pelabuhan Cilamaya menambah panjang daftar kekecewaan Pemerintah Jepang. Tahun 2012 Japan International Cooperation Agency (JICA) mengkaji proyek yang rencananya dilakukan di Kecamatan Tempuran, Karawang. Jepang sudah lakukan studi kelayakan dan riset yang mendalam terkait proyek pelabuhan cilamaya tersebut, namun akhirnya di batalkan Jokowi. Dan digantikan proyek pelabuhan Cirebon dengan keputusan menggandeng Perusahaan asal Tiongkok untuk studi kelayakan dan risetnya.

Kabar yang beredar di Jepang saat ini menyebutkan kekecewaan Pemerintahan Jepang diikuti kekecewaan Investor asal Jepang sebagai bentuk simpatik terhadap dan harga diri Negara. Rencananya Investor Jepang akan menarik Investasinya dari Indonesia, Pabrik dan Perusahaan di Indonesia akan dipindahkan ke Vietnam pada tahun 2016 mendatang sebagai balasan terhadap Pemerintah Indonesia yang telah membuat kecewa pemerintahnya.

Latar belakang

Rencana investasi infrastruktur tidak bisa dilepaskan dari keinginan dan semangat Presiden Jokowi yang gencar berkampanye untuk mengundang investor asing untuk berinvestasi di Indonesia, khususnya di bidang infrastruktur. Kunjungan Presiden Jokowi ke China, Jepang serta Singapura beberapa bulan sebelumnya menjadi bukti bahwa keinginan Presiden agar investor asing melakukan investasi di bidang infrastruktur sangat gamblang. Permintaan Presiden Jokowi dinyatakan secara terbuka, ‘Come and invest in Indonesia”. Bahkan, kalau tidak keliru mencatat, dengan gaya promosi yang demonstratif Presiden mengemukakan memberikan nomor telpon yang bisa dihubungi oleh investor yang tertarik dengan permintaannya untuk berbicara langsung dengan dirinya.

Pernyataan terbuka seorang Presiden dari sebuah negara besar seperti Indonesia pastilah dianggap serius oleh siapa pun yang mendengarkan, apalagi dilakukan dalam suatu forum kunjungan resmi kenegaraan yang diliput secara luas oleh media. Karena itu, secara umum tawaran menarik dari seorang Presiden dari negara yang saat ini menjadi salah satu negara yang memiliki pertumbuhan tertinggi adalah sesuatu yang sangat menarik. Bagaimana pun China dan dan Jepang adalah dua negara yang sedang berupaya memulihkan perekonomiannya sehingga sangat merasa tertantang untuk menerima tawaran dan peluang bisnis seperti ini.

Bagi kedua negara ini, keberhasilan mengerjakan mega proyek semacam ini akan memberikan daya ungkit untuk menggerakkan perekonomian mereka karena memberikan aktivitas bisnis kepada perusahaan domestik mereka yang nanti akan mengelolanya, mendorong heavy industries di dalam negerinya, memperluas kesempatan kerja bagi tenaga kerjanya serta mendorong multiplier effect yang lebih luas. Tentu saja, kedua negara memandang bahwa persaingan untuk memenangkan proyek KA Super Cepat adalah sebuah persaingan bisnis yang secara nyata harus mereka hadapi.

Namun puncak penantian telah dicapai. Kedua negara tersebut harus menerima kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Kecewa (dan mungkin juga menyimpan marah), adalah sebuah ekspresi yang tidak berlebihan.

Mari kita sedikit berselancar untuk menelusuri kembali jejak-jejak perjalanannya.

1. Keinginan Indonesia memiliki kereta super cepat layaknya Shinkansen di Jepang sesungguhnya ditandai ketika Indonesia-Jepang sepakat melakukan studi kelayakan wilayah Jakarta-Bandung sebagai bagian dari proyek Jakarta-Surabaya Kereta Api Ekspres. Kesepakatan tersebut dibuat pada bulan Desember 2013 melalui pertemuan ke-4 forum Metropolitan Priority Area (MPA) di Tokyo (Era kepemimpinan SBY).

2. Belakangan Pemerintah Jepang menyatakan keraguannya atas rencana pembangunan jalur kereta api super cepat rute Jakarta-Bandung berkaitan dengan agenda pemilu yang menandai adanya pergantian pemerintahan di Indonesia. Keraguan dimaksud sudah diungkapkan ketika pertemuan JICA dengan Bappenas pada Januari 2014. Saat itu, Jepang meminta komitmen Indonesia karena FS proyek yang menelan dana sebesar USD 15 juta (203 Miliar – konversi https://www.mataf.net/id/currency/converter-USD-IDR) dibiayai oleh mereka. Namun saat itu, Indonesia tidak memberikan komitmen yang pasti atas kejelasan proyek ini. Seperti diketahui, Pemerintah Jepang mempunyai pengalaman serupa dengan kekhawatiran mereka saat melakukan hal yang sama di Negeri Vietnam. Setelah perjanjian disepakati, proyek pembangunan berubah sesuai dengan permintaan pemerintahan yang baru.

3. Tanda-tanda proyek KA Super Cepat Jakarta – Bandung akan direalisasi semakin menguat ketika Deputi Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Deddy Priatna di Jakarta, Jumat (10/4), mengungkapkan bahwa investor Jepang dari Badan Kerja Sama Internasional Jepang (Japan International Cooperation Agency/JICA) telah merampungkan studi kelayakan fase pertama dari tiga fase yang direncanakan. Dalam studi kelayakan tersebut Jepang mengusulkan agar pemerintah Indonesia membentuk BUMN khusus operator moda transportasi mutakhir tersebut. Deddy juga menegaskan, selain Jepang, pemerintah juga masih menunggu penawaran dari Tiongkok untuk bekerja sama mengerjakan proyek ini. Menurut dia, pemerintah menargetkan dapat memutuskan siapa pelaksana proyek tersebut pada akhir 2015. Adapun awal pembangunan proyek tersebut diharapkan pemerintah dapat dimulai selambat-lambatnya pada 2019. Namun, dalam mengambil keputusan, pemerintah juga akan mempertimbangkan nilai kebutuhan investasi yang ditawarkan Jepang dan Tiongkok, atau mitra lain yang tertarik dengan proyek ini.

4. Keseriusan wacana proyek KA Super Cepat Jakarta Bandung menjadi semakin terang ketika Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno membenarkan adanya kesediaan pemberian pinjaman utang dari China. China berencana memberikan pinjaman sebesar USD50 miliar (678 Triliun - https://www.mataf.net/id/currency/converter-USD-IDR) kepada Indonesia untuk membiayai banyak proyek infrastruktur.

5. Titik terang akan kepastian proyek KA Super Cepat semakin menguat ketika Presiden Jokowi menerima kunjungan Menteri Pembangunan Nasional dan Reformasi Tiongkok Xu Siaoshi di Istana Merdeka, Senin 10 Agustus 2015, untuk menyampaikan hasil studi kelayakan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung. Ini berarti, Pemerintah telah menerima FS mega proyek ini dari kedua negara dimaksud. Namun, Jokowi masih membutuhkan masukan dari konsultan, kereta cepat milik siapa yang paling baik. Setelah mendapat masukan, maka Presiden akan segera memutuskan mana di antara Jepang dan Tiongkok yang akan menggarap proyek HSR. “Kereta cepat pada akhir bulan ini akan kami putuskan, setelah melalui tahapan assesment dari konsultan yang akan memberikan masukan pada pemerintah,” kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa 11 Agustus 2015. Presiden Jokowi ingin melihat mana yang paling baik dari sisi biaya, teknis, konstruksi, dan teknologinya. Selain itu, pemerintah juga menghitung mengenai kerja sama jangka panjang, serta kandungan lokal.

6. Gejala adanya permasalahan atas kepastian proyek ini mulai muncul ketika Presiden urung mengumumkan siapa yang akan menjadi pemenang atas proyek ini sebagaimana dijanjikan sebelumnya tanggal 31/8. Akhirnya Menko Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan secara langsung penolakan atas kedua proposal high speed train (HST) dari Jepang dan Republik Rakyat Tiongkok. Jumat (4/9) dengan mengundang duta besar Jepang dan duta besar RRT ke kantornya untuk membahas hal tersebut. Teka-teki pun terjawab. Hari-hari berikutnya, Presiden Jokowi tidak pernah menyinggung kembali proyek KA Super Cepat Jakarta –Bandung.

Pesan Diplomasi yang Berbahaya

Berdasarkan keterangan Darmin Nasution menjelaskan bahwa Presiden Jokowi telah menilai proposal yang telah diberikan oleh tim penilai maupun konsultan independen. Hasilnya, Jokowi memutuskan bahwa kereta cepat tidak diizinkan untuk membebani APBN.

“Hal pertama yang diputuskan oleh Presiden adalah apapun pembangunan kereta ini tidak boleh menggunakan APBN. Langsung atau tidak langsung. Baik anggaran APBN maupun PMN. Itu prinsipnya,” ujar Darmin saat ditemui media di kantornya, Kamis malam, 4 September 2015.

Selain soal APBN, Darmin menjelaskan, Presiden menilai bahwa kereta cepat Jakarta – Bandung itu belum sepenuhnya diperlukan. Sebab, dengan jarak yang kurang lebih 150 kilometer, kereta cepat tidak akan bisa mencapai kecepatan tertingginya, yakni 350 kilometer per jam.

Untuk mencapai kecepatan maksimal, lanjut Darmin, kereta cepat membutuhkan waktu selama 14 menit. Dengan rencananya pembangun stasiun sebanyak lima sampai delapan unit, maka kereta cepat ini diharuskan berhenti sebelum 14 menit. “Keputusan Presiden, jangan kereta cepat, tapi cukup kereta api menengah yang kecepatannya 200 sampai 250 kilometer per jam,” kata Darmin. Selain itu Darmin menambahkan ada beberapa indikator lain yang jadi alasan ditolaknya kedua proposal tersebut. Yakni menyangkut soal standar pemeliharaan kereta cepat yang dinilai masih belum sepadan. “Kita masih perlu merumuskan KA apa yang kita butuhkan,” tutur Darmin.

Pemerintah berencana akan kembali menyusun kerangka acuan baru untuk metode pembangunan kereta api dengan kecepatan menengah. Darmin menuturkan, China dan Jepang dipersilakan untuk mengajukan proposal baru sesuai dengan spesifikasi yang dipatok Indonesia. “Dua-duanya (China dan Jepang) dipersilakan buat proposal baru dalam kerangka acuan yang kami buat dan kami rumuskan sendiri. Katakanlah mereka ajukan lagi, nanti kita akan evaluasi siapa bidder (penawar) unggulan,” katanya.

Jika kita cermati kembali permasalahan KA Super Cepat sebagaimana diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa hal yang menggambarkan bahwa alasan pemerintah sebagaimana dikemukakan Darmin Nasution terasa aneh dan bahkan cenderung tidak masuk akal.

Pertama, konsultan independen yang digunakan Pemerintah (Boston Consulting Group) diminta untuk membantu Pemerintah mengambil keputusan pastilah tidak ditujukan lagi untuk menilai apakah proyek ini layak atau tidak layak. Konsultan BCG tentu diminta menilai proposal mana dari dua negara yang lebih menguntungkan Indonesia apabila proyek KA Super Cepat ini dilaksanakan. Pernyataan Presiden jelas memaknai bahwa keputusan yang akan diambil adalah menetapkan siapa yang akan ditunjuk menjadi pemenang untuk mengerjakan proyek KA Super Cepat itu, bukan untuk menolak proyek.

Kedua, perlu dipertanyakan mengapa Pemerintah baru menyadari bahwa implikasi proyek KA Super Cepat akan membebani APBN langsung atau tidak langsung. Sejak awal FS dari Jepang sudah menyatakan bahwa total investasi yang dibutuhkan untuk proyek ini sebesar Rp60 triliun (berdasarkan perhitungan kurs Rp pada bulan April 2015). Dari skema yang ditawarkan Jepang, pemerintah juga diminta menanggung investasi sebesar 16 persen, selain BUMN pelaksana kereta api cepat sebesar 74 persen dan swasta 10 persen.

Selain itu, Pemerintah mengetahui dengan jelas bahwa sumber pembiayaan proyek ini apabila dilaksanakan oleh China bersumber dari utang yang disediakan oleh Bank CDB (China Development Bank) dan ICBC (Industrial and Commercial Bank of China). Tentu saja utang dengan sendirinya akan menimbulkan kewajiban bagi Pemerintah dan atau BUMN yang dilibatkan. Semua hal di atas sangat jelas akan membebani APBN langsung maupun tidak langsung, termasuk kemungkinan adanya Penyertaan Modal Negara (PMN).

Ketiga, alasan-alasan yang bersifat teknis seperti jarak yang ditempuh pendek, kecepatan KA tidak sesuai kebutuhan dan lain adalah hal-hal sederhana yang seharusnya sudah diketahui sejak awal. Bahkan orang yang sangat awam pun dengan mudah mengetahui hal ini.

Karena itu, kita patut menyayangkan kejadian ini secara keseluruhan. Sebelumnya memang sudah banyak pihak yang mengkritik proyek KA Super Cepat ini (anggota DPR, pengamat ekonomi, pengamat transportasi nasional dan terakhir YLKI).

Kita bukan menyesalkan keputusan Pemerintah untuk membatalkan proyek ini tetapi kita menyesalkan mengapa Pemerintah khususnya Presiden Jokowi seolah-olah tidak mengetahui persoalan yang sebenarnya sejak awal. Ketika Presiden Jokowi menjalankan diplomasi politik dan ekonomi ke berbagai negara dan mengajak secara serius investor asing untuk berinvestasi di infrastruktur tentu saja mereka akan menggantungkan optimismenya pada kredibilitas seorang Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Mereka tidak perlu tahu secara mendalam bagaimana kondisi keuangan Pemerintah Indonesia sesungguhnya.

Karena itu, keputusan Presiden Jokowi tidak bisa dibaca sebagai sikap tegas dan jelas. Bagi investor asing maupun negara lain akan membaca keputusan tersebut secara terbalik bahwa Pemerintah Indonesia tidak tegas dan tidak jelas. Ke depan kredibilitas Pemerintah tentu saja bisa menjadi pertanyaan-pertanyaan besar yang berpotensi tidak menguntungkan Indonesia untuk mengundang investasi asing.”Kau yang mulai, kau yang mengakhir’, ‘Kau yang berjanji, kau yang mengingkari,” begitu sebuah lirik lagu yang cukup dikenal masyarakat

Lebih parah lagi keseriusan tawaran kepada Jepang dan China untuk membangun medium speed train sebagaimana disampaikan Darmin menjadi sangat meragukan karena langsung dijawab oleh Menteri BUMN Rini Soemarno yang meyakini proyek kereta cepat Jakarta – Bandung akan tetap terealisasi. “Saya rasa, kalau jadi pasti jadi. Tinggal speed (kereta) berapa yang dipakai,” tuturnya. Untuk membuktikan bahwa jalur kereta Jakarta-Bandung layak dipertahankan, Rini sudah membentuk konsorsium yang berisikan perusahaan BUMN. Isinya adalah PT Kereta Api Indonesia, Wijaya Karya, PTPN VIII, dan Jasa Marga.

Rini juga menyebut investor nantinya boleh dari mana saja. Tidak melulu oleh Tiongkok dan Jepang. Asalkan, investor menyetujui bahwa kepemilikan saham nantinya secara mayoritas harus dimiliki Indonesia. “Saya belum mau katakan apakah Tiongkok atau Jepang. Dari sisi bisnis, kami menilai Jakarta-Bandung sangat menarik,” jelasnya (Jumat, 4/9). Saat ditanya kapan hitungan itu selesai, Rini hanya bisa menjawab secepatnya. Dia juga mengklaim sudah punya investor yang siap bergabung.

Jepang dan China pasti lebih bingung dengan penjelasan Menteri BUMN tersebut karena substansinya tidak sama dengan tawaran yang disampaikan Darmin Nasution. Dan berbeda dengan tetangga terdekat yang belum menunjukkan ketertarikannya pada proyek infrastruktur di Indonesia, PM Singapura kemungkinan sudah aware akan hal tersebut. Pidatonya beberapa waktu lalu (yang dinilai cukup menghebohkan) jelas menggambarkan pemahaman yang sangat baik atas situasi yang sebenarnya.

Akhirnya Menko Perekonomian Darmin Nasution (atas perintah Presiden yang tidak bersedia mengumumkan sendiri) menyampaikan secara langsung penolakan atas kedua proposal High Speed Train (HST) dari Jepang dan Republik Rakyat Tiongkok. Jumat (4/9), Darmin mengundang duta besar Jepang dan duta besar RRT ke kantornya untuk membahas hal tersebut. Namun di tengah penolakan resmi tersebut, Darmin masih menggunakan diplomasi ‘pelembutan’ dengan menyatakan bahwa Pemerintah tetap menghendaki keberadaan proyek tersebut namun melalui pengadaan kereta dengan kecepatan menengah atau medium speed train kepada kedua belah pihak.

Tentu saja keputusan tersebut menimbulkan tanda tanya bagi Jepang dan China. Meski pun kepada media Dubes Jepang untuk Indonesia Yasuaki Tanizaki menyatakan pihaknya bisa menerima penjelasan dari pemerintah Indonesia, namun tentu saja kekecewaan Pemerintah Jepang tidak dapat disembunyikan. Sebagaimana diketahui pemerintah Jepang telah mengeluarkan dana untuk melakukan feasibility study (studi kelayakan) yang nilainya diperkirakan mencapai USD 15 juta (203 Miliar – konversi https://www.mataf.net/id/currency/converter-USD-IDR).

Kantor berita Reuters, Rabu, 30 September 2015 melansir pengumuman ini merupakan kemenangan mutlak bagi Tiongkok. Sebab, berarti visi Presiden Tiongkok, Xi Jinping: "one belt one road" atau "satu rel satu jalan" akan terealisasi.

Kabar yang beredar di Jepang saat mi menyebutkan kekecewaan Pemerintahan Jepang diikuti kekecewaan Investor asal Jepang sebagai bentuk simpatik terhadap dan harga diri Negara. Rencananya Investor Jepang akan menarik Investasinya dari Indonesia, Pabrik dan Perusahaan di Indonesia akan dipindahkan ke Vietnam pada tahun 2016 mendatang sebagai balasan terhadap Pemerintah Indonesia yang telah membuat kecewa pemerintahnya.

Jika benar investor jepang akan menarik investasinya dari indonesia, bisa dipastikan akan terjadi gelombang PHK besar-besaran, industri otomotif dan elektronik dari hulu ke hilir akan kolaps dan otomatis akan berpengaruh besar terhadap perekonomian nasional.

Semoga hal ini tidak terjadi..

Sumber